Trump Hadapi Kritik Bipartisan soal Pemilu 2020. Presiden Donald Trump kembali menghadapi kritik tajam dari kedua belah partai politik terkait klaimnya bahwa Pemilu Presiden AS 2020 dicuri darinya. Di awal masa jabatan keduanya pada Januari 2026, administrasi Trump melancarkan serangkaian tindakan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap pejabat pemilu yang menolak narasi kecurangan massal. Kritik bipartisan ini muncul setelah FBI melakukan razia di kantor pemilu Fulton County, Georgia, dan Departemen Kehakiman (DOJ) memulai penyelidikan terhadap mantan pejabat keamanan siber Chris Krebs, yang menyatakan pemilu 2020 aman. Langkah ini dinilai sebagai upaya melanjutkan “Big Lie” yang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi AS. BERITA TERKINI
Latar Belakang Klaim dan Kritik Awal: Trump Hadapi Kritik Bipartisan soal Pemilu 2020
Semua bermula dari kekalahan Trump melawan Joe Biden pada November 2020, di mana Trump segera mengklaim adanya kecurangan luas tanpa bukti kuat. Ia dan sekutunya mengajukan puluhan gugatan hukum di berbagai negara bagian kunci seperti Pennsylvania, Michigan, dan Georgia, tapi hampir semuanya ditolak pengadilan karena kurangnya bukti. Klaim ini mencapai puncak pada 6 Januari 2021, ketika pendukung Trump menyerbu Capitol Hill saat Kongres mensertifikasi kemenangan Biden, menyebabkan lima korban jiwa dan ratusan tuntutan pidana.
Kritik bipartisan mulai mengemuka melalui Komite Khusus DPR AS yang menyelidiki insiden 6 Januari. Anggota Republik seperti Liz Cheney dan Adam Kinzinger bergabung dengan Demokrat untuk mengungkap bagaimana Trump menekan pejabat negara bagian, termasuk panggilan telepon ke Sekretaris Negara Georgia Brad Raffensperger untuk “menemukan” 11.780 suara. Cheney, yang kemudian dipecat dari posisi kepemimpinan GOP karena kritiknya, menyebut tindakan Trump sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Bahkan Mitch McConnell, pemimpin Senat Republik saat itu, menyatakan Trump bertanggung jawab moral atas kerusuhan. Di sisi Demokrat, pemimpin seperti Nancy Pelosi menekankan bahwa klaim palsu ini merusak fondasi demokrasi AS.
Perkembangan Terkini di Masa Jabatan Kedua: Trump Hadapi Kritik Bipartisan soal Pemilu 2020
Pada 2026, isu ini bangkit kembali dengan kekuatan baru setelah Trump kembali ke Gedung Putih. Administrasi barunya langsung membentuk unit khusus di DOJ untuk menyelidiki dugaan penipuan pemilu, meski fokusnya tampak lebih pada pembalasan daripada bukti baru. Razia FBI di Fulton County pada akhir Januari ini menyasar rekaman terkait 2020, yang menurut pejabat lokal hanyalah upaya mengulang narasi lama. Selain itu, penyelidikan terhadap Chris Krebs—mantan kepala Badan Keamanan Siber yang dipecat Trump karena menyatakan pemilu aman—dianggap sebagai langkah intimidasi. Krebs, yang kini menjadi saksi kunci dalam kasus-kasus terkait, menyebut tindakan ini sebagai serangan terhadap integritas pemilu.
Trump juga terus memposting di Truth Social, mengulang klaim kecurangan lebih dari 500 kali sejak platform itu diluncurkan. Ini memicu audit palsu di negara bagian seperti Arizona dan Wisconsin, di mana hasilnya justru mengonfirmasi kemenangan Biden. Namun, langkah administrasi seperti meminta data pemilih dari negara bagian dan membekukan bantuan sosial di daerah Demokrat dianggap sebagai taktik untuk melemahkan oposisi. Kritikus bipartisan khawatir ini bisa membuka jalan bagi manipulasi pemilu mendatang, terutama dengan reformasi yang mempersulit pendaftaran pemilih dan akses surat suara.
Respons dari Tokoh Bipartisan dan Dampaknya
Kritik datang dari berbagai spektrum. Dari kubu Republik, mantan Wakil Presiden Mike Pence—yang menolak tekanan Trump untuk membatalkan sertifikasi 2020—menyatakan bahwa narasi ini terus membahayakan partai dan negara. Senator Mitt Romney mengecamnya sebagai “penolakan terhadap kenyataan” yang merusak kepercayaan pemilih. Di sisi Demokrat, Presiden Biden (sebelum kalah di 2024) menyebutnya sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi sejak Perang Saudara. Bahkan organisasi netral seperti Brennan Center for Justice memperingatkan bahwa tindakan ini bisa mendorong kekerasan politik serupa 6 Januari.
Dampaknya terasa luas: survei menunjukkan jutaan pemilih Republik masih percaya pemilu 2020 dicuri, menyebabkan polarisasi ekstrem. Di tingkat negara bagian, undang-undang baru membatasi hak suara, seperti larangan kotak suara dan pembersihan daftar pemilih, sering kali menargetkan kelompok minoritas. Ini juga memengaruhi kebijakan luar negeri, di mana AS kehilangan kredibilitas dalam mempromosikan demokrasi global.
Kesimpulan
Kritik bipartisan terhadap Trump soal Pemilu 2020 bukan lagi isu masa lalu, tapi ancaman nyata bagi stabilitas demokrasi AS di 2026. Meski klaim kecurangan tak pernah terbukti, administrasi Trump melanjutkan narasi ini melalui penyelidikan dan kebijakan yang tampak partisan. Ini mengingatkan bahwa demokrasi bergantung pada penerimaan hasil pemilu yang adil, bukan penolakan atas kekalahan. Jika tidak ditangani, polarisasi ini bisa melemahkan institusi AS jangka panjang, memaksa kedua partai bekerja sama untuk melindungi integritas pemilu mendatang.