KPK Menyita Uang Miliaran Rupiah Saat OTT Bupati Sudewo. Operasi tangkap tangan ini menjadi OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Tim penyidik bergerak setelah menerima informasi kredibel tentang praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan desa Kabupaten Pati. Sudewo, yang menjabat sebagai bupati, diduga menjadi aktor utama dalam pengaturan pengisian posisi seperti kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa. Uang miliaran rupiah yang disita berbentuk pecahan rupiah tunai, ditemukan di beberapa lokasi sekaligus selama penggerebekan. KPK langsung membawa Sudewo dan para tersangka ke Polres Kudus untuk pemeriksaan awal sebelum digiring ke Gedung Merah Putih di Jakarta pada Selasa pagi. Penyitaan ini menandai bukti materiil kuat yang mendukung dugaan korupsi sistematis di tingkat kabupaten. BERITA BASKET

Detail Penyitaan Uang dan Barang Bukti Lain: KPK Menyita Uang Miliaran Rupiah Saat OTT Bupati Sudewo

Tim KPK mengamankan uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah dari berbagai titik selama OTT. Barang bukti ini ditemukan dalam bentuk bundel pecahan rupiah yang siap dibagikan. Selain uang, penyidik juga menyita alat bukti pendukung seperti catatan transaksi, ponsel, dan dokumen terkait pengangkatan jabatan. Juru bicara KPK menyatakan bahwa nilai total uang mencapai miliaran, meski angka pasti belum dirinci secara publik untuk keperluan penyidikan. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari imbalan yang diminta calon perangkat desa agar bisa mendapatkan posisi tertentu. Penyitaan ini dilakukan secara teliti dengan saksi dan dokumentasi lengkap agar bukti tetap utuh. Semua barang bukti langsung dibawa ke laboratorium forensik untuk verifikasi lebih lanjut, termasuk penghitungan jumlah dan asal-usul dana.

Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan: KPK Menyita Uang Miliaran Rupiah Saat OTT Bupati Sudewo

KPK menduga Sudewo mematok harga khusus untuk setiap jabatan di pemerintahan desa. Praktik ini melibatkan calon yang harus membayar sejumlah uang agar bisa diangkat sebagai kaur, kasi, atau sekdes. Dugaan ini muncul setelah tim penyidik mengamankan bukti alur dana yang mengarah ke lingkaran dekat bupati. Sudewo diduga memanfaatkan wewenangnya dalam proses pengangkatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penangkapan ini juga menjerat pejabat lain seperti camat dan kepala desa yang diduga menjadi perantara atau penerima bagian. KPK menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang merugikan kepercayaan publik dan anggaran negara. Penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan aliran dana yang mungkin mengalir ke pihak lain.

Dampak terhadap Pemerintahan Daerah dan Masyarakat

Penangkapan Sudewo menimbulkan gejolak di Kabupaten Pati. Banyak warga yang selama ini mengeluhkan proses pengangkatan jabatan desa merasa lega karena dugaan praktik tidak sehat terungkap. Namun, ada kekhawatiran atas kelancaran pelayanan publik selama bupati menjalani proses hukum. Pemerintahan kabupaten sementara dipegang penjabat hingga ada keputusan lebih lanjut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan aksi yang mengganggu ketertiban. KPK berjanji menyampaikan perkembangan secara transparan melalui konferensi pers resmi. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kepala daerah lain untuk menjaga integritas dalam pengelolaan jabatan publik. Penyitaan uang miliaran rupiah ini diharapkan menjadi efek jera dan mendorong reformasi sistem pengangkatan di tingkat desa.

Kesimpulan

KPK berhasil menyita uang miliaran rupiah saat OTT terhadap Bupati Pati Sudewo, menegaskan dugaan korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa. Penyitaan ini menjadi bukti kuat yang mempercepat proses hukum terhadap Sudewo dan tujuh orang lainnya. Di tengah gejolak masyarakat Pati, transparansi KPK diharapkan membawa keadilan dan membersihkan praktik tidak sehat di pemerintahan lokal. Kasus ini menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap korupsi di tingkat kabupaten, sekaligus menjadi pelajaran bagi penyelenggara negara agar mengutamakan kepentingan publik. Penyelidikan lanjutan diharapkan mengungkap jaringan lengkap agar tidak ada lagi ruang bagi praktik suap dalam pengangkatan jabatan.